DEPOK – Berkembangnya kota Depok sebagai salah satu wilayah yang dekat dengan ibukota Jakarta, membuat investor para pengembang perumahan melirik menanamkan modal. Sehingga, saat ini investasi di bidang properti diyakini paling tumbuh subur di Depok.
Alasannya adalah karena warga ibukota saat ini justru mencari tempat tinggal atau hunian di pinggir kota Jakarta. Salah satu akses yang paling mudah karena didukung dengan transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) adalah wilayah Depok dan Bogor.
Namun saat ini Pemerintah Kota Depok sudah melayangkan surat teguran kepada sepuluh pengembang perumahan yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ). Selain itu, lima pengembang perumahan juga belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Tata Kota, Perumahan, dan Pemukiman Kota Depok Theo Da Silva mengatakan diantara belasan pengembang perumahan tersebut, dua di antaranya bahkan sudah disegel. Sebab, kata Theo, mereka membangun dengan menguruk Sungai Ciliwung dan merusak lingkungan.
"Ada kali atau sungai, perumahan milik pengembang atau masyarakat yang ada sungainya, harus perhatikan GSS, garis sempadan jalan, karena tujuan GSS pertama untuk budidaya pertanian, dan Ruang Terbuka Hijau, namun pengembang bangun rumah uruk sungai Ciliwung yang mengarah ke ibukota Jakarta, seharusnya melestarikan sungai untuk mencegah banjir dan longsor," katanya kepada wartawan, Minggu (19/06/11).
Menurut Theo, kebanyakan pengembang perumahan langsung membangun tanpa memenuhi kewajiban memenuhi proses perizinan. Setiap pengembang juga diwajibkan untuk mengantongi izin lingkungan dan tak merusak lingkungan.
"Alangkah baiknya sebelum dilaksanakan pembangunan, pengembang harus taati proses, ada pil banjir jelaskan penataan sungai, pembuangan diarahkan kemana, semacam AMDAL, kami sambut baik investasi apapun, namun investor harus taati, sekarang ini yang ada kebalik, bangun dulu baru proses," tandasnya.
(and)
Alasannya adalah karena warga ibukota saat ini justru mencari tempat tinggal atau hunian di pinggir kota Jakarta. Salah satu akses yang paling mudah karena didukung dengan transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) adalah wilayah Depok dan Bogor.
Namun saat ini Pemerintah Kota Depok sudah melayangkan surat teguran kepada sepuluh pengembang perumahan yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ). Selain itu, lima pengembang perumahan juga belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Tata Kota, Perumahan, dan Pemukiman Kota Depok Theo Da Silva mengatakan diantara belasan pengembang perumahan tersebut, dua di antaranya bahkan sudah disegel. Sebab, kata Theo, mereka membangun dengan menguruk Sungai Ciliwung dan merusak lingkungan.
"Ada kali atau sungai, perumahan milik pengembang atau masyarakat yang ada sungainya, harus perhatikan GSS, garis sempadan jalan, karena tujuan GSS pertama untuk budidaya pertanian, dan Ruang Terbuka Hijau, namun pengembang bangun rumah uruk sungai Ciliwung yang mengarah ke ibukota Jakarta, seharusnya melestarikan sungai untuk mencegah banjir dan longsor," katanya kepada wartawan, Minggu (19/06/11).
Menurut Theo, kebanyakan pengembang perumahan langsung membangun tanpa memenuhi kewajiban memenuhi proses perizinan. Setiap pengembang juga diwajibkan untuk mengantongi izin lingkungan dan tak merusak lingkungan.
"Alangkah baiknya sebelum dilaksanakan pembangunan, pengembang harus taati proses, ada pil banjir jelaskan penataan sungai, pembuangan diarahkan kemana, semacam AMDAL, kami sambut baik investasi apapun, namun investor harus taati, sekarang ini yang ada kebalik, bangun dulu baru proses," tandasnya.
(and)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar