DEPOK, (Tubas) – Lembaga Pemantau Pembangunan dan Pendidikan Indonesia (LPPI) Kotamadya Depok melaporkan sikap pembiaran Pemerintah Kotamadya Administrasi (Kotip) Depok terhadap 20 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang nasibnya masih terkatung-katung ke DPRD.
Laporan tersebut direspon anggota DPRD Komisi A, H. Ardja dengan segera memanggil Sekretaris Daerah Kotip Depok Ety Suryahati, Kabag Umum Kotip Depok Agung Sugiati dan Kabag Humas Kotip Depok Hani Hamidah untuk klarifikasi masalah. Bahkan bukan tidak mungkin, memanggil Nur Mahmudi, Walikota Depok, sebagai penanggungjawab penerimaan CPNS Depok untuk mencari solusi akhir.
Kordinator LPPI Imam Kurtubi berupaya memperjuangkan nasib CPNS tersebut, karena melihat adanya ketidakadilan, pelanggaran hukum dan pembodohan masyarakat yang dilakukan oleh pemimpin Depok.
“Berdasarkan SK Walikota Depok tentang penetapan hasil seleksi SPNS 2009 yang diumumkan di media massa ada 534 orang lulus. Anehnya terdapat 22 orang yang terlunta-lunta dan tidak jelas statusnya. Pemkotip Depok tidak peduli, tapi ada keanehan lagi dua orang Nurdiana dan Hapsari Indrawati kembali ikut seleksi CPNS 2010 dan dinyatakan lulus sebagai guru SMK Bahasa Jepang dan Pustakawan. “Ini kan pelanggaran hukum,” ungkap Kurtubi.
Sementara itu H. Ardja saat dikonfirmasi tubasmedia.com menyatakan, benang ruwet CPNS tersebut sudah terjadi sejak pemberkasan awal. Pihak terkait tidak teliti memeriksa informasi apa saja yang ada dan yang mendaftar dari jurusan apa saja. Setelah pemberkasan awal mereka ikut tes dan dinyatakan lulus. Beberapa dari mereka (22 CPNS) tidak ada tindak lanjutnya karena tidak ada informasi yang bisa mereka isi. “Nasib mereka bertambah parah, nama-nama mereka ditolak oleh Menpan dan BAKN karena tak ada informasi tadi,” ungkapnya. (tomo)
http://www.tubasmedia.com/berita/nasib-20-cpns-dipermainkan-walikota/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar