DEPOK – Polemik pengalihan truk melintas di tol dalam kota yang terjadi antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menuai kekhawatiran bagi daerah penyangga lainnya. Salah satunya kota Depok, Jawa Barat.
Meski begitu, Pemerintah Kota Depok meyakini kebijakan Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Tangsel tak akan berdampak langsung. Namun DPRD Depok justru khawatir dan menolak jika Depok dijadikan kota buangan truk yang tak bisa melintas di Jalan Raya Serpong.
"Kami menolak jika Depok jadi buangan truk. Truk-truk yang berdatangan dari luar Depok parkir sementara di Depok menunggu tengah malam," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Mutaqin, Rabu (25/5/2011).
Mutaqin menambahkan, seharusnya Pemerintah DKI Jakarta melakukan dialog dengan wilayah penyangga terlebih dahulu, sebelum memberlakukan kebijakan tersebut. Jalan Raya Serpong menjadi macet parah akibat truk melewati jalan itu untuk menuju Bandara Soekarno Hatta.
“Di Depok pemberlakuan pembatasan jam masuk truk tidak memiliki dampak. Sebab, Depok bukanlah wilayah industri. Ada satu dua perusahaan di Depok yang menggunakan jasa truk gandeng. Tapi pada umumnya tidak terpengaruh, asal jangan sampai jadi buangan," ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dindin Djaenudin juga menyatakan bahwa pembatasan jam masuk truk itu tidak berdampak terhadap Depok. Selain itu, kata dia, jumlah truk yang melintas di DEpok selama ini jumlahnya juga tidak signifikan. "Depok bukan kota industri jadi tidak berdampak terhadap pembatasan itu," imbuhnya.
Dindin menyatakan truk yang melewati Jalan Raya Parung dan Jalan Raya Bogor sedikit dan tentunya tidak akan menyebabkan kemacetan. Sehingga, Depok juga belum memerlukan jembatan timbang. “Karena tidak terlalu banyak truk besar dan berat yang lewat Depok, kami belum perlu jembatan timbang, selain itu pintu masuk ke Depok juga banyak,” tandas Dindin.
(ram)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar