Berikan masukan, kritik, saran, dukungan, berita, laporan warga + apa aja dech yg perlu di ketahui ame warga Depok ke email : walikotagaul@yahoo.com
Tampilkan postingan dengan label Infrastuktur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Infrastuktur. Tampilkan semua postingan

Kamis, 23 Juni 2011

Pemkot Depok Setop Proyek 15 Pengembang Nakal

DEPOK – Berkembangnya kota Depok sebagai salah satu wilayah yang dekat dengan ibukota Jakarta, membuat investor para pengembang perumahan melirik menanamkan modal. Sehingga, saat ini investasi di bidang properti diyakini paling tumbuh subur di Depok.

Alasannya adalah karena warga ibukota saat ini justru mencari tempat tinggal atau hunian di pinggir kota Jakarta. Salah satu akses yang paling mudah karena didukung dengan transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) adalah wilayah Depok dan Bogor.

Namun saat ini Pemerintah Kota Depok sudah melayangkan surat teguran kepada sepuluh pengembang perumahan yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ). Selain itu, lima pengembang perumahan juga belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Tata Kota, Perumahan, dan Pemukiman Kota Depok Theo Da Silva mengatakan diantara belasan pengembang perumahan tersebut, dua di antaranya bahkan sudah disegel. Sebab, kata Theo, mereka membangun dengan menguruk Sungai Ciliwung dan merusak lingkungan.

"Ada kali atau sungai, perumahan milik pengembang atau masyarakat yang ada sungainya, harus perhatikan GSS, garis sempadan jalan, karena tujuan GSS pertama untuk budidaya pertanian, dan Ruang Terbuka Hijau, namun pengembang bangun rumah uruk sungai Ciliwung yang mengarah ke ibukota Jakarta, seharusnya melestarikan sungai untuk mencegah banjir dan longsor," katanya kepada wartawan, Minggu (19/06/11).

Menurut Theo, kebanyakan pengembang perumahan langsung membangun tanpa memenuhi kewajiban memenuhi proses perizinan. Setiap pengembang juga diwajibkan untuk mengantongi izin lingkungan dan tak merusak lingkungan.

"Alangkah baiknya sebelum dilaksanakan pembangunan, pengembang harus taati proses, ada pil banjir jelaskan penataan sungai, pembuangan diarahkan kemana, semacam AMDAL, kami sambut baik investasi apapun, namun investor harus taati, sekarang ini yang ada kebalik, bangun dulu baru proses," tandasnya.
(and)

http://economy.okezone.com/read/2011/06/19/320/470076/

Warga Depok Mulai Kesulitan Air Bersih

DEPOK--MICOM: Meski musim kemarau baru saja berlangsung, warga Depok mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

"Sumur saya mulai mengering karena sudah hampir dua pekan tidak turun hujan. Hanya beberapa rumah saja yang air sumurnya masih ada, tetapi itu pun sangat terbatas," Polmer Siahaan, warga Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok, Senin (20/6).

Kondisi ini membuat Polmer harus berhemat dalam pemakaian air. "Umumnya warga di Kelurahan Sukamaju Baru untuk masak dan minum menggunakan air sumur. Kalau musim kemarau persediaan air sangat minim," katanya.

Polmer berharap, beberapa hari kedepan ada hujan lagi. Apabila hujan tidak turun warga Kelurahan Sukamaju Baru akan semakin kesulitan memperoleh air bersih. "Mudah-mudahan ada hujan. Jadi, kami tidak semkin sulit mendapatkan air bersih. Soalnya, hampir setiap musim kemarau, warga disini kesusahan air," ujar Polmer

Pendapat sama dikatakan Farid dan Yani, warga Kelurahan Sukamaju Baru lainnya. Keduanya mengatakan, kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena sumber utama air berasal dari sumur sudah mulai kering. Untuk mencuci pakaian kata Farid dan Yani warga Kelurahan Sukamaju Baru mulai ke Kali Cipinang dan Kali Baru.

"Kami, kalau mandi dan mencuci pakaian ke Kali Cipinang dan Kali Baru karena dekat. Namun kami khawatir Kali Cipinang dan Kali Baru mengalami kekeringan jika kemaru ini terus berkepanjangan," tuturnya.

Ketiganya berharap Perusahaan Daerah (PDAM) Tirta Kahuripan menyediakan penampungan air bersih ditempat-tempat yang sudah mengalami kekeringan apalagi letaknya berada jauh dari Kali Cipinang dan Kali Baru.

Direktur Umum PDAM Tirta Kahuripan EE Sulaeman, mengatakan mengantisipasi kekeringan sumber air baku untuk memproses air bersih dilakukan dengan berbagai cara dari mulai pemeliharan rutin jaringan termasuk mengoptimalkan sumber air baku yang tersedia, seperti dari Sungai Ciliwung, mata air Ciburial termasuk sumur bor. "Jadi, sumber air baku sebagai bahan untuk proses air bersih pada musim kemarau masih aman," ujarnya.

Daerah non pelanggan yang dibantu untuk memenuhi air bersih, dijelaskan Sulaeman, berada di kawasan Rumpin, Jonggol, Caringin dan sejumlah kecamatan lainnya. Ketika ditanya daerah rawan kekurangan air bersih saat kemarau terjadi, dia mengatakan, daerah Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor di mana daerah tersebut terdapat 6.000 pelanggan PDAM Thirta Kahuripan. (KG/OL-04)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/21/235767/37/5/Warga-Depok-Mulai-Kesulitan-Air-Bersih-

Jumat, 03 Juni 2011

Depok Minta Kemenhub Sediakan Feeder TransJakarta



DEPOK
- Guna menanggulangi kemacetan di Depok, sebagai daerah penyangga Ibu Kota, Pemerintah Kota Depok saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menunggu armada feeder bus TransJakarta. Pembicaraan yang serius telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Depok dan Kemenhub untuk dapat segera mengoperasionalkan feeder busway.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dindin Djaenudin, mengatakan pihaknya telah melakukan survei terkait infrastruktur yang akan dilalui feeder Bus TransJ. Namun dari hasil survei, ternyata Depok belum mampu dilalui oleh bus berukuran besar seperti TransJ.

“Masalahnya infrastruktur yang ada di kita belum memungkinkan dilalui bus besar, karena feeder kan fungsinya kendaraan pengumpang TransJ, agar kendaraan umum yang sudah ada juga tak bersinggungan nanti,” katanya kepada wartawan, Kamis (2/6/2011).

Dia memastikan tidak akan membatalkan rencana kebijakan tersebut guna mengurangi kepadatan lalu lintas mobil pribadi. Sehingga, pemerintah kota mengusulkan agar Kemenhub menyediakan bus sedang yang akan dijadikan feeder TransJ.

“Diupayakan feeder akan menjemput ke perumahan masyarakat, kalau batal tidak, Pemkot Depok usulkan ke Kemenhub supaya minta bantuan bus sedang, diupayakan kalau masyarakat yang gunakan kendaraan pribadi, akan beralih ke feeder, tidak akan ada macet atau kepadatan lalu lintas,” jelasnya.

Dia belum bisa memastikan kapan feeder TransJ mulai beroperasi sebelum memperoleh jawaban dari Kemenhub. Nantinya, feeder TransJ akan ditempatkan di pool bus PPD, serta kawasan perumahan.

“Feeder akan sampai Rawamangun, masuk Margonda, akan ada titik jemput di beberapa titik, pengambilan penumpang tidak seperti biasa, ambil penumpang sembarang tempat dampaknya nanti demo, tergantung cepat atau lambatnya dari Kemenhub,” tandasnya.


http://news.okezone.com/read/2011/06/02/338/463915/depok-minta-kemenhub-sediakan-feeder-transjakarta

PU Didesak Tuntaskan Pembebasan Lahan Tol Cijago

DEPOK - Pembangunan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) yang akan segera melintasi kota Depok terus dilakukan khususnya pada seksi I. Bahkan seksi I tol Cijago dijadwalkan akan diresmikan dan dapat dilalui mulai 17 Agustus mendatang.


Namun kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok justru mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera mempercepat penggelontoran anggaran pembebasan lahan sebagian seksi II dan seksi III. Sebab, tol Cijago ditargetkan akan selesai seluruhnya di 2012 agar dapat mengurai kemacetan di kawasan penyangga ibukota Jakarta.

Ketua Komisi A DPRD Depok Qurtifa Wijaya mengatakan pihaknya mendorong Pemerintah Kota untuk membentuk tim yang dapat berkomunikasi secara aktif dengan Kementerian PU untuk membebaskan lahan. Sebab, Qurtifa meyakini tak ada lagi penolakan harga di masyarakat asalkan pemerintah pusat segera membebaskan lahan.

“Kita dorong Pemkot, karena saat ini kendala ada di Kementerian PU, masyarakat sudah mau terima ganti rugi, lepas tanah sesuai harga kesepakatan, mereka tinggal tunggu pembayaran, saat ini kondisinya sebagaian sudah harus pinjam uang, ingin pindah tapi tidak ada kejelasan, nanti kalau dibiarkan malah ada masalah baru, muncul resistensi,” katanya kepada wartawan, Kamis (2/6/2011).

Menurutnya, Tim Pengadaan Tanah (TPT) dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) harus mendesak pemerintah pusat lebih kuat lagi agar penyelesaian tol Cijago tak molor. Selain itu, untuk bangunan yang sudah selesai secara proses hukum dan belum dibongkar, harus segera dilakukan langkah tegas agar tak menghambat proses pembangunan.

“Kita ingin bisa jadi percontohan, kalau mundur terus sama saja dengan yang lain, tol ini nantinya sangat membantu urai kemacetan, akses mobilitas juga, kalau seksi I sudah mulai dibangun sementara yang II dan III pembebasan lahan belum selesai, nanti tak selesai,” tegasnya.

Rencana pembangunan tol Cijago sudah dimulai sejak 2006 lalu. Tol Cijago dibagi menjadi tiga seksi, yakni seksi I menghubungkan tol Jagorawi-Jalan Raya Bogor (3,7 km), seksi II Jalan Raya Bogor-Kukusan (5,5 km), dan seksi III Kukusan-Limo, Cinere (5,5 km).
(ade)

http://economy.okezone.com/read/2011/06/02/320/463899/